Dampak Covid 19 PBB di Kecamatan Manisrenggo Klaten baru Capai 70 %.,

Dampak Covid 19 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Manisrenggo Klaten   baru capai Rp 776 Juta .296 ribu atau 70 Persen,

Camat Manisrenggo Raharjo Budi Setiyono mengatakan, di Kecamatan Manisrenggo ada 16 Desa di antaranya Desa Tijayan,Sukorini ,Solodiran ,Borangan ,Nangsri dan desa lainnya  dengan jumlah wajib pajak sebanyak 23  ribu 062 wajib pajak dengan baku utama PBB yakni sebesar Rp 1 milyar  108 Juta 994 ribu.

“Dari jumlah Desa tersebut, hingga sampai jatuh tempo pada 30 September 2020  yang membayar PBB baru terealisasi Rp 776 juta 296 ribu atau baru mencapai 70  persen,” tandasnya, Jumat  (02/10/2020).

Dikatakannya, PBB di Kecamatan Manisrenggo hingga akhir jatuh Tempo 30 September 2020 karena adanya covid 19 sehingga perekonomian warganya terganggu ,di samping itu kendala petugas Penarikan PBB dari Kecamatan yakni  watunya seminggu hanya sekali hari rabu ,masyarakat mau membayar PBB secara mandiri karena  petugasnya tidak ada sehingga penarikan PBB di Kecamatan Manisrenggo tidak bisa optimal.

“Ia menghimbau kepada Warga Kecamatan Manisrenggo yang belum membayar PBB diharapkan  untuk segera melunasinya, mengingat hal tersebut  merupakan kewajiban warga yang harus dipenuhi, karena uang PBB juga kembali ke masyarakat seperti untuk pembangunan infrastruktur dan lannya,” ungkapnya

Lebih Lanjut Camat Manisrenggo Raharjo Budi Setiyono  mengatakan, pada tahun 2019  lalu PBB di Kecamatan Manisrenggo  tidak bisa mencapai target 100 persen, hanya bisa mencapai 85 persen, sedangkan tahun 2020 hingga akhir Desember pihaknya mentargetkan 85  persen optimis bisa tercapai.

Dengan upaya upaya melalui Kepala Desa maupun petugas Pemungut PBB Kami kumpulkan,Koordinasikan dengan petugas petugas dari Kecamatan aktif  kembali ke warga untuk memungut PBB tersebut

“Ia menambahkan di Kabupaten Klaten ada 26 Kecamatan, dari 26 Kecamatan tersebut  PBB di kecamatan Manisrenggo  ada di urutan 13 dan wajib pajak melakukan pembayaran PBB hingga akhir Desember 2020 tidak ada denda sama sekali, maka dari itu  pihaknya menghimbau kepada warga untuk memanfaatkan kebijakan dari pemerintah tersebut,” pungkasnya.(YN)